KETUA DPR RI, Puan Maharani, merespons langkah Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang mengirimkan 25 kepala daerah untuk mengikuti program peningkatan kapasitas (capacity building) ke Singapura.
Puan menegaskan bahwa DPR RI bakal memanggil dan meminta penjelasan secara mendalam terkait urgensi program pelatihan luar negeri tersebut. Ia mengatakan parlemen akan mempertanyakan program tersebut karena diselenggarakan di tengah kebijakan efisiensi anggaran negara.
“Untuk Lemhannas, nanti kami akan meminta penjelasan secara detail di saat masa efisiensi seperti ini dan situasi global seperti ini, apakah memang dibutuhkan untuk mengirim kepala daerah untuk peningkatan capacity building itu sampai ke luar negeri,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7).
Puan menjelaskan bahwa pemanggilan dan permintaan penjelasan teknis nantinya akan ditugaskan kepada komisi terkait di DPR RI selaku mitra kerja Lemhannas. Langkah kontrol dan pengawasan ini dilakukan agar penggunaan anggaran negara tetap berprinsip pada efisiensi, akuntabilitas, serta prioritas kebutuhan dalam negeri.
“Jadi nanti mungkin komisi terkait yang akan meminta penjelasan terkait dengan hal tersebut,” tegas politisi PDI-Perjuangan tersebut.
Sebelumnya, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily mengatakan sebanyak 25 kepala daerah yang mengikuti pendidikan di Lemhannas dijadwalkan berkunjung ke Singapura untuk belajar soal pelayanan publik.
“Mereka akan ke Lee Kuan Yew School of Public Policy di National University of Singapore untuk diberikan beberapa pengetahuan, terutama tentang pelayanan publik ya, misalnya pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kemudian pengelolaan sampah,” kata Ace.
Ace menjelaskan kegiatan itu merupakan bagian dari program Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III yang digelar pada 15–28 Juli 2026.
Menurut Ace, kunjungan itu diperlukan agar para kepala daerah dapat mempelajari tata kelola pemerintah yang baik demi meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
Selain mempelajari pengelolaan sampah, para kepala daerah juga akan mempelajari sistem pelayanan berbasis digital untuk memudahkan pelayanan masyarakat.
Adapun, KPPD Angkatan III diikuti 25 kepala daerah yang terdiri atas 23 bupati dan dua wali kota dari sejumlah provinsi. Peserta tersebut meliputi Bupati Sinjai, Banjarnegara, Kotawaringin Barat, Biak Numfor, Manokwari, Intan Jaya, Mimika, Maluku Tengah, Kepulauan Tanimbar, Halmahera Tengah, Pulau Morotai, dan Lembata.
Selain itu, Bupati Flores Timur, Sumbawa Barat, Hulu Sungai Tengah, Sukamara, Aceh Besar, Seluma, Polewali Mandar, Muaro Jambi, Kerinci, Lebak, Tulang Bawang Barat, serta Wali Kota Lhokseumawe dan Pangkalpinang. (E-4)