Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhaji menetapkan model dual embarkasi di Pulau Jawa, yakni Embarkasi Solo dan Embarkasi Yogyakarta untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan layanan haji nasional. Kebijakan ini mulai diterapkan secara penuh pada musim haji 2026 dengan target optimalisasi pelayanan bagi jemaah di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian Jawa Timur.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk mengurangi beban operasional di Embarkasi Solo yang selama ini menampung jemaah dari berbagai wilayah di Jawa Tengah dan sekitarnya.
“Model dual embarkasi ini merupakan bentuk pemerataan akses dan peningkatan efisiensi. Dengan adanya Embarkasi Yogyakarta, jemaah di wilayah selatan Jawa tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke Solo. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga efisiensi waktu dan biaya,” kata Gus Irfan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (5/11).
Dalam pembagian wilayahnya, Embarkasi Solo akan melayani jemaah asal Jawa Tengah bagian utara dan tengah, sedangkan Embarkasi Yogyakarta akan melayani jemaah dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan sebagian wilayah selatan Jawa Tengah.
Pada tahap awal pelaksanaan, Embarkasi Yogyakarta akan memanfaatkan akomodasi berbasis hotel di sekitar Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) sebagai asrama haji sementara. Langkah ini dinilai efektif sambil menunggu pembangunan asrama haji permanen Yogyakarta yang saat ini tengah dalam proses perencanaan.
Gus Irfan menegaskan bahwa pendekatan berbasis hotel bukan langkah darurat, melainkan bagian dari strategi transisi yang matang.
“Kita ingin jemaah mendapatkan pelayanan yang layak sejak dari tanah air. Pemanfaatan hotel di sekitar YIA adalah solusi efektif sambil menunggu pembangunan asrama permanen rampung. Prinsip kami jelas, pelayanan harus tetap optimal di setiap tahap,” jelasnya.
Kebijakan ini pun juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang bahkan telah menyatakan kesiapannya untuk memberangkatkan sebagian jemaahnya melalui Embarkasi Yogyakarta.
Dukungan lintas daerah tersebut dinilai sebagai contoh nyata sinergi antar-pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan haji nasional. Dalam implementasinya, Kementerian Haji dan Umrah RI akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura I, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemda DIY untuk mengoptimalkan infrastruktur dan sumber daya yang sudah tersedia di kedua embarkasi.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan embarkasi dua wilayah ini secara berkelanjutan, mencakup pembangunan asrama haji permanen, penguatan sistem manajemen pelayanan terpadu, serta integrasi sistem logistik dan transportasi bagi jemaah.
“Dual embarkasi ini bukan hanya soal teknis keberangkatan, tapi juga upaya menciptakan ekosistem peradaban haji yang lebih merata, efisien, dan berdaya bagi masyarakat,” tuturnya. (H-4)